Tiba-tiba Presiden SBY memberi peringatan akan ada gerakan sosial pada 9 Desember di Jakarta. Gerakan dari sejumlah pihak yang bermotif politik dengan berbalut Hari Antikorupsi Internasional yang jatuh pada hari itu. “Saya juga mendapatkan informasi bahwa 9 Desember akan ada gerakan-gerakan sosial,” kata SBY saat memberikan pengantar dalam rapat paripurna kabinet di Istana Negara, Jl Medan Merdeka Utara, Jakarta, Jumat (4/12).
SBY menjelaskan, sebagian dari gerakan itu memang ingin memperingati Hari Antikorupsi Internasional, namun kemudian ada gerakan lain yang menumpangi. “Mungkin saja akan muncul tokoh-tokoh pada 9 Desember, yang selama 5 tahun lalu tidak pernah saya lihat kegigihannya dalam memberantas korupsi mungkin akan tampil. Ya selamat datang kalau memang ingin betul memberantas korupsi bersama-sama. Dengan demikian akan membawa manfaat bagi rakyat,” ujar SBY.
SBY menegaskan selama 5 tahun, dia telah berjuang melakukan pemberantasan korupsi. “Satu kepedulian, komitmen bahwa kita harus menyukseskan langkah pemberantasan korupsi. Tapi ada yang juga motifnya bukan itu. Tapi motif politik yang sesungguhnya tidak senantiasa atau selalu terkait dengan langkah pemberantasan korupsi,” urainya.
SBY mengungkapan adanya gerakan ini agar masyarakat tidak kaget bila kemudian menghadapi situasi tersebut. “Saya harus sampaikan seperti itu supaya tidak surprise. Apa pun yang ada di Jakarta, jangan mengganggu konsentrasi untuk menjalankan tugas kita untuk menyukseskan pembangunan dan dapat meningkatkan tugas kita,” tutupnya.
Kasus Bank Century masih terus menggelinding. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menengarai ada motivasi politik lain dalam kasus tersebut. “Saya juga mengetahui ada yang tidak selalu berkaitan dengan masalah dengan Bank Century. Tapi ada motivasi politik yang lain,” kata SBY saat membuka sidang kabinet di kantor Presiden, Jl Veteran, Jakarta, Jumat (4/12).
Di satu sisi, lanjut SBY, kalau memang motivasi politik itu bagian dari demokrasi, masih bisa ditoleransi. “Fine-fine saja. Sepanjang tentunya menghormati rule dan etika yang ditaati bersama,” tandasnya.
KOMPAK AKAN KERAHKAN 100 RIBU ORANG 9 DESEMBER
Tudingan Presiden SBY akan ada gerakan sosial pada 9 Desember di Jakarta dinilai sebagai tindakan paranoid. Tudingan itu dinilai sebagai intimidasi terhadap rencana aksi Hari Antikorupsi Internasional yang akan dilakukan pada 9 Desember. “SBY kok paranoid sekali. Ini ancaman halus kepada publik untuk tidak ikut aksi pada 9 Desember nanti,” kata koordinator Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi (Kompak) Fadjroel Rachman dalam perbincangan dengan detikcom, Jumat (4/12).
Fadjroel mengakui, pada 9 Desember mendatang Kompak akan mengkoordinasikan aksi besar memperingati Hari Antikorupsi yang digelar di Bundaran HI dan Monas. Dia menyebut aksi itu ditargetkan diikuti oleh 100 ribu massa.
Aksi ini juga digelar serempak di 33 provinsi. Dijelaskan Fadjroel, tujuan aksi adalah mengampanyekan gerakan Indonesia bersih korupsi.
“Tokoh agama, nasional, dan antikorupsi akan hadir. Siapa pun yang antikorupsi harus hadir. Termasuk SBY kalau mau hadir silakan,” jelasnya.
Dalam rapat paripurna di Istana Negara siang tadi, SBY mengutarakan akan ada gerakan sosial di Jakarta pada peringatan Hari Antikorupsi Sedunia pada 9 Desember.
“Saya juga mendapatkan informasi bahwa 9 Desember akan ada gerakan-gerakan sosial,” kata SBY.
Polda Metro Akan Perketat Pengamanan Demo
Polda Metro Jaya akan memperketat pengamanan demonstrasi menyusul tertangkapnya demonstran yang membawa bom Molotov di depan DPR. Langkah ini untuk menjamin keamanan peserta demo dan masyarakat.
“Pasti kita perketat pengamanannya,” kata Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Wahyono kepada wartawan usai Salat Jumat di Masjid Al-Kautsar, Jl Sudirman, Jaksel, Jumat (4/12).
Peningkatan pengamanan itu, lanjut Kapolda, dilakukan agar penyampaian aspirasi rakyat bisa tertib. Warga pun akan merasa lebih aman walaupun ada demonstrasi.
Selasa 1 Desember lalu, polisi menangkap Syahroni (24) di depan Gedung DPR, Senayan. Syahroni ditangkap karena kedapatan membawa 3 bom Molotov di tasnya saat berdemo.
Menyikapi peristiwa tersebut, Kapolda menyatakan situasi keamanan di Jakarta masih terkendali. “Semua masih under control,” tegasnya.
Kapolda mengatakan, pihaknya tidak akan melarang warga untuk berunjuk rasa. Namun Kapolda berharap agar unjuk rasa dilangsungkan dengan cara-cara yang tertib dan aman.
“Agar tidak kemasukan orang-orang seperti itu,” pungkasnya.
Antisipasi 9 Desember, Jalan yang Dilalui Demonstran Akan Diperketat
Polda Metro Jaya akan memperketat sejumlah arus jalan yang akan dilalui oleh pengunjuk rasa. Kondisi ini diterapkan menyusul pernyataan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) soal akan adanya gerakan sosial pada Rabu, 9 Desember mendatang.
“Polda Metro akan memperketat arus yang kemungkinan akan dilalui massa,” ujar Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Boy Rafli Amar saat dihubungi wartawan, Jumat (4/12).
Namun Boy tidak menjelaskan jalan mana saja yang akan diperketat. “Baru diketahui dari pemberitahuan kelompok massa yang akan melakukan unjuk rasa. Diharapkan masuk hari Senin atau Selasa,” imbuh Boy.
Lebih lanjut Boy mengatakan, pengawasan akan dimulai dari titik perkumpulan para demonstran. “Sudah mulai diawasi di tempat berkumpul dan titik keberangkatan,” ujarnya. Dengan penerapan tersebut Boy berharap aktivitas di jalan raya di Jakarta tetap berjalan dengan lancar.
Selain itu, polisi juga akan meningkatkan kewaspadaan di sejumlah obyek vital pada 9 Desember mendatang. Tempat-tempat obyek vital tersebut akan diawasi oleh satuan pengamana obyek vital (Sam Obvit).“Seperti di kedutaan-kedutaan, di Gedung DPR/MPR dan tempat-tempat lembaga lainnya,” ujarnya sembari menambahkan pengamanan juga akan dibantu oleh jajaran Polsek setempat.Polda Metro Jaya: Siaga I? Nggak Juga
Polda Metro Jaya sudah mempersiapkan jajarannya menghadapi kemungkinan unjuk rasa besar-besaran pada peringatan Hari Antikorupsi Internasional 9 Desember. Tapi tidak ada pengamanan khusus terkait warning Presiden SBY tentang adanya aksi sosial yang membonceng.“Siaga I? Nggak juga. Kita memang meningkatkan pengamanan sampai ke tingkat polsek,” ujar Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Boy Rafly Amar di Mapolda Metro Jaya, Jl Sudirman, Jakarta, Jumat (4/12).
Peningkatan pengamanan menjelang 9 Desember 2009, menurut Boy, merupakan prosedur rutin di hari-hari tertentu yang dinilai berpotensi untuk kegiatan unjuk rasa. Tingkat pengamanan pun berbeda-beda tergantung situasi yang dihadapi di lapangan.
“Jika ada 20 ribu ibu-ibu unjuk rasa mungkin kita cukup kerahkan 100 petugas dalmas. Tapi jika 50 orang unjuk rasa dan karakternya anarkis, tentu akan kita kerahkan lebih banyak lagi,” jelas Boy.
Dia menepis kemungkinan ancaman unjuk rasa 9 Desember 2009 berakhir seperti Mei 1998. Sebab saat ini paradigma yang masyarakat pahami sudah jauh berkembang, di samping adanya UU yang mengatur unjuk rasa yang wajib dipatuhi pengunjuk rasa dan polisi dalam melakukan pengamanan di lapangan.
“Setiap tindakan kita laksanakan secara terukur dan proporsional,” sambungnya.
Lebih lanjut perwira menengah Polri ini memaparkan kembali sejumlah rambu-rambu wajib dipatuhi kelompok mana pun yang hendak menggelar unjuk rasa. Tujuannya adalah menjaga situasi kondusif dan nyaman selama aksi berlangsung.
Pertama, secara tegas peserta unjuk rasa diminta untuk tidak membawa alat-alat yang membahayakan. Seperti senjata tajam, senjata api apa lagi bahan peledak.
Dua, menyampaikan pemberitahuan ke bagian Intelkam paling lambat H-1 aksi digelar. Pemberitahuan meliputi materi unjuk rasa, lokasi dan rute unjuk rasa, waktu aksi dan jumlah pesertanya.
“Prinsipnya harus ada 1 orang panggung jawab. Koordinator akan kita mintakan pertanggungjawaban jika berakhir anarkis,” wanti Boy.
Kepala BIN:
Hari Antikorupsi Tidak Akan Rusuh
Presiden SBY menyebutkan akan adanya gerakan besar-besaran pada Hari Antikorupsi 9 Desember mendatang. Badan Intelejen Nasional (BIN) menjamin aksi itu tidak akan rusuh.
“Hari antikorupsi kok rusuh. Tidak akan lah. Harus kita jaga agar tidak seperti itu,” kata Kepala BIN Sutanto di Kantor Presiden, Jl Medan Merdeka Utara, Jakarta, Jumat (4/12).
Menurut Sutanto, pemberantasan korupsi adalah komitmen bersama. Hari Antikorupsi adalah ajang bersama masyarakat memperingati komitmen antikorupsi itu.
“Peringatan Hari Antikorupsi kan komitmen kita bersama,” lanjutnya.
Sutanto tidak menjelaskan soal rencana kemunculan tokoh-tokoh yang disebut SBY. Sementara Kapolri Jenderal Polisi Bambang Hendarso Danuri pun hanya menjawab singkat soal antisipasi pengamanan pada Hari Antikorupsi.
“Insya Allah, insya Allah,” ujarnya pendek.
Hariman Siregar: Pernyataan SBY Soal 9 Desember Bakar Situasi
Pernyataan Presiden SBY soal akan munculnya aksi gerakan sosial pada 9 Desember dikritik. Pernyataan itu tidak pantas diungkapkan SBY kepada publik.
“Itu justru membakar situasi. Pernyataan yang dilontarkan itu bisa ditangkap sebagai intimidasi, atau ketakutan. Pernyataan itu tidak taktis,” kata aktivis Hariman Siregar melalui telepon, Jumat (4/12).
Semestinya, SBY cukup membahas itu di kalangan penegak hukum, tidak disampaikan kepada khalayak luas.
“Cukup dibicarakan di komunitas intelijen. Tapi tidak tahu juga beliau ada strategi apa melontarkan ke masyarakat,” terang Hariman pentolan aksi 15 Januri 1974 (Malari) ini.
Bagaimana dengan akan adanya aksi besar-besaran dan munculnya tokoh-tokoh lama? “Pastinya itu bukan saya. Dan soal aksi, itu pasti ada tapi nggak akan besar,” tutupnya.
Seharusnya Presiden Jangan Buat Rakyat Takut
Pernyataan Presiden SBY mengenai akan munculnya gerakan sosial pada 9 Desember bertepatan dengan Hari Antikorupsi Internasional disayangkan. Semestinya sebagai kepala pemerintahan, SBY mengambil sikap yang menenangkan rakyat.
“Kalau Presiden ngomong gitu, itu membuat rakyat takut. Seharusnya Presiden kalau data tidak ada fakta jangan menakut-nakuti rakyat,” ujar pengamat kebijakan publik Prof Dr Sofyan Effendi melalui telepon, Jumat (4/12).
Sofyan yang juga mantan Rektor UGM ini menjelaskan, dia sejak 2 minggu lalu juga sudah mendapatkan SMS dan mendengar rumor akan terjadi sesuatu pada 9 Desember. Tapi menurutnya hanya sebatas itu saja.
“Sudah banyak SMS beredar seperti itu. Katanya ada pembunuhan politik dan sebagainya. Selayaknya SBY tidak membicarakan itu karena dengan berbicara itu berarti membenarkan isi SMS itu,” jelasnya.
Presiden seharusnya mengambil sikap bijak dengan menenangkan rakyat. “Ya kalau pun isu itu ditengarai benar, jangan Presiden yang berbicara. Tapi ini kan baru rumor, ngapain Presiden yang ngomong,” kritiknya.
Apa kira-kira motif pengungkapan warning itu? “Ya mungkin saja itu bagian dari strategi meraih simpati publik,” jawab Sofyan.
Sofyan yakin rumor gerakan 9 Desember hanya isapan jempol saja. “Saya pernah tanya kepada orang yang tahu proses seperti itu dan informasinya tidak akan sampai pada kerusuhan besar-besaran. Bangsa ini sudah cukup menderita. Lebih baik selesaikan saja perkara yang sudah jelas seperti kasus Anggodo Widjojo dan Century,” tutupnya. (detikcom/y)
My Notes:
Huahhhh... Capeeeee deeeeeh, dipimpin sama president yang doyan curhat sama public, mending c kao cuma curhat, tapi itumah bukan curhat tapi arogansi! Semoga aja orang-orang turun ke jalan pada tanggal 9 Desember 2009. HENTIKAN PENDERITAAN RAKYAT! (Kkalo bisa TURUNKAN SBY!)



